Rabu. 06 Juli 2011, 13:00 WIB
AUDIENSI KAMMI dengan DPRD KOTA BOGOR
BOGOR-Gedung DPRD, Para kader KAMMI daerah BOGOR mengadakan audiensi dengan para komisi A anggota DPRD membahas masalah yang terkait dengan kondisi kota BOGOR saat ini. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh para kader KAMMI kepada komisi A DPRD,yaitu diantaranya :
1. Terkait masalah anggaran pendidikan (BOS).
2. Masalah kota Bogor dengan kesinergisannya dengan kota halal.
3. Kemacetan yang ada dikota BOGOR.
4. Kontroling sistem transportasi,DPAM, dan pengolahan pasar.
5. Kemiskinan.
6. Tindakan anarkis oleh SATPOL-PP terhadap pekerja kaki lima
7. Riba yang terjadi (pinjaman bank yang ditawarkan) bank keliling.
Bogor merupakan kota beriman atau disebut dengan kota halal, halal disini tidak hanya halal dalam makanan dan minuman saja namun halal dalam perbuatan dan perilaku juga, terlihat dikota ini pada malam hari masih banyak para pemuda-pemudi berkeliaran dimalam hari, tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya, dimana sangat tidak menunjukkan kota halal ini sendiri, pihak komisi A (Keamanan) DPRD sendiri sudah berupaya menutup tempat hiburan malam dan memantau tempat-tempat yang tidak wajar lainnya agar tidak terjadi hal yang seperti ini.berlari dari kota halal kota bogor juga sudah terkenal dengan kemacetan lalu lintas yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat pada umumnya. Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi kemacetan tersebut, masalah ini belum dibahas dengan detail oleh pihak DPRD dikarenakan saat audiensi komisi yang memegang masalah pembangunan tidak hadir yaitu komisi C ( Pembangunan) .Begitu pula dengan masalah bank keliling, kemiskinan, pengolahan pasar, DPAM.Sempat dibahas masalah Pendidikan yang di pegang oleh komisi D ( Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan ) ,pendidikan di Indonesia dinilai GAGAL, padahal terdapat anggaran pendidikan yang diberikan namun aplikasinya dapat dilihat di SD 4 cimahpar Bogor utara,kondisinya sangat memprihatinkan.Infrastruktur yang belum memadai dan masih banyak yang kekurangan dana.pemerintah saat ini hanya mementingkan masalah sertifikasi guru yang menelan biaya 18 triliun, namun masalah murid-muridnya terlantar tak terurus.kemiskinan semakin meraja lela yang menyebabkan banyak para pekerja kaki lima yang mengandalakan berjualan hanya untuk bertahan hidup,namun para pekerja kaki lima selalu mendapatkan tindakan anarkis dari SATPOL-PP.komisi A (Keamanan) menerangkan bahwa sebelumnya pekerja kaki lima telah mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu namun pekerja kaki lima tersebut tidak mendengarkan atau mereka tidak mau pindah dari tempatnya,hal itulah yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Sebenarnya pemerintah telah menyediakan tempat khusus untuk para pedagang dipasar namun karena banyak hal atau alasan tersendiri pedagang tersebut tidak mau pindah ke tempat khusus tersebut. Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya kemacetan, ujar salah satu anggota komisi A (Keamanan).
MUSLIM NEGARAWAN
0 komentar:
Poskan Komentar