Pernyataan Sikap

KAMMI © BOGOR

PERNYATAAN SIKAP KAMMI Komisariat AKA (KAMMI BIRU)

 Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

                                                                                                 

BIROKRASI MENGHAMBAT PENDIDIKAN KERAKYATAN

Masih ingatkah dengan pernyataan dibawah ini?

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Itu adalah tujuan nasional bangsa kita yang tertuang dalam UUD 1945 alinea ke empat. Terlepas dari itu semua maka dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia dengan tulus melindungi negara tanah air dan seluruh warga negara indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Selain itu negara kita menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya. Di samping itu negara indonesia turut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia untuk kepentingan bersama serta tunduk pada perserikatan bangsa-bangsa atau disingkat PBB.

Tetapi ironi melihat itu semua, upaya dalam mewujudkan tujuan nasional khususnya ‘Mencerdaskan kehidupan bangsa” hanyalah politik lipstik alias politik bualan dan angan-angan. Bagaimana tidak, seminar pendidikan dengan tema "Reformasi Pendidikan Indonesia Menuju Pendidikan Kerakyatan" di UNJ pada tanggal 22 Juni 2011 telah menguak kebusukan-kebusukan para politisi yang mengakunya birokrat yang tega memakan dana pendidikan untuk rakyat miskin mulai dari Dana BOS, Dana Alokasi Umum (DAU) dan bahkan sertifikasi guru-pun ikut dimakan.

Kasusnya masih hangat ketika seluruh wali murid SDN 03 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat melakukan unjuk rasa didepan kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kantor Gubernur Rabu(8/6), para wali murid menuntut Kepala Sekolah SDN 03 untuk mundur dari jabatannya setelah menggelapkan Dana BOS dan ATK sebesar 79,8 Juta. Itu adalah sebagian kecil dari sebuah kasus dinegeri ini, dan lebih menyedihkan lagi Education for All (EFA) Global Monitroring Report  2011 yang dikeluarkan UNESCO menyatakan peringkat pendidikan Indonesia turun menjadi peringkat 69 dunia yang sebelumnya peringkat 65. Ini tidak sejalan dengan Pemerintah Pusat yang telah  mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari APBN khusus untuk pendidikan. Berbagai kebijakan untuk mendukungnya juga telah dibuat, mulai dari perangkat yuridis, seperti Undang-Undang Guru dan Dosen, hingga kebijakan operasional seperti sertifikasi guru, PLPG, Program Pendidikan Guru (PPG), Duel Mode, Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Ujian Nasional dsb. Semua kebijakan tersebut hakikatnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Tetapi realisasinya belum terlihat, kita tengok saja daerah sisi Kota Bogor. Sebuah SD di Bogor Utara sudah tidak layak pakai padahal Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah berdalih menyerahkan dana ke seluruh sekolah yang layak, termasuk dana BOS untuk infrastruktur dll. Bahkan Lukman Hakim dari Pattiro Institute mengatakan “hanya 60-70% saja penyaluran dana BOS sukses”. Mengejutkan memang ditengah para kader-kader bangsa yang telah mengharumkan namanya di Luar Negeri dengan memperoleh sekian banyak medali emas untuk Indonesia dibidang pendidikan tetapi justru telah tertutupi dengan masalah para birokrat yang menikmati manfaatnya otonomi pendidikan. Jangankan infrastruktur yang menunjang penidikan kurikulum bahkan pendidikan berbasis moral-pun sudah tidak dimasuki di sekolah-sekolah khususnya dikota Bogor. Maka dari itu tidaklah heran ketika angka kriminalitas dan tawuran yang dilakukan pelajar Kota Bogor semakin meningkat.

Oleh karena itu KAMMI Komisariat AKA mendesak kepada Pemerintah Kota Bogor agar:

1.      Meningkatkan pengawasan dana pendidikan 20% APBN untuk daerah Bogor, terutama pengawasan intensif dan komprehensif terhadap dana BOS

2.      Membuat PERDA tentang pendidikan berbasis moral

3.      Mempertegas fungsi dana BOS untuk operasional bukan untuk gaji guru honorer, pengembangan sumber daya, dll.

4.      Mempertegas Oknum-Oknum yang melakukan penyelewengan dana pendidikan

5.      Melakukan Invansi dadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor ke daerah-daerah terpencil khususnya sisi Kota Bogor.

Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Bogor! 

Bogor, 22 Juni 2011

Ketua Umum KAMMI Komisariat AKA

Doni Novrizal

Supported by:

LDK KMA & PD KAMMI

Posted in: