hasil muskernas 2011

Konstribusi Jawa Barat Untuk Nasional

Daerah provinsi Jawa Barat mendapat penghargaan untuk petani. Di provinsi Jawa barat yang terdiri dari 26 Kabupaten kota dan 26 bupati terdapat 11 juta orang penduduk miskin. Di provinsi Jawa barat terdapat 4 (empat) sektor, yang terdiri dari sistem perundang-undangan baru, ikatan sebagai Gubernur dengan otoritasi dalam kota daerah yang tidak dapat dipisahkan (otoritas yang ada di bupati dengan sistem kekuasaan), IPM, dan untuk menentukan ukuran nasional.

Tingkat partisipasi di provinsi Jawa barat adalah :

1. Pendidikan :

Persoalan yang mendasar adalah pendidikan dengan anggaran biaya sebesar 20% . Persoalan ini merupakan persoalan mendasar untuk nasional. Apabila pendidikan dapat teratasi, maka persoalan yang lain dapat teratasi juga. Pada tahun 2009 masalah ini kemungkinan tidak bisanya atau dengan belum anggaran baru sebesar 20%.

Di provinsi Jawa Barat, pendidikan 53% tidak tamat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 51% tidak bersekolah. RPJP pada provinsi Jawa barat mempunyau rencana jangka panjang, yaitu pada tahun 2025 adalah petani (minimal S1). RPSM pada tahun 2013, yaitu minimal tentang pendidikan Jawa barat. Pada Provinsi Jawa barat membangun kelas baru dan beasiswa untuk 1000 mahasiswa.

2. Kesehatan :

Di provinsi Jawa barat terdapat 3600 bidan dan 200 puskesmas rawat inap. Pelayanan kesehatan di Jawa barat terdapat standar pelayanan kesehatan

3. Infrastruktur :

Tingak ekonomi akan naik, jika infrastruktur berjalan dengan baik. Contohnya : akan membangun jalan tol dan bandara. Jika permasalahan dari ketiga pemasalahan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Provinsi Jawa barat dapat di atasi, maka di Jawa barat mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Yang jadi permasalahannnya adalah mampukah kita untuk mengelolannya.

Contoh : Sumber Daya Alam (SDA) seperti, minyak tanah, emas, laut, dan pertanian. Persoalan yang ada adalah infrastruktur, irigasi, dan tentang Sumber Daya Manusia (SDM). Di Provinsi Jawa barat terjadi anomali politik, hal ini sesuai survei pada tahun 2013, yang terdapat 23 partai para bupati dapat mencalonkan langsung dirinya. Jika pemimpin Jawa barat mempunyai visi yang baik dan mengelola pemerintah dengan baik, maka akan menghasilkan yang baik juga.

Read More

Sejarah KAMMI

Dasar Kelahiran KAMMI

Adanya indikator yang mematikan potensi bangsa.
Urgensi Sebuah Tuntutan Reformasi
Adanya Kepentingan Umat Islam Untuk Segera Berbuat
Aksi Demontrasi dan Mimbar Bebas Semakin Menjamur.
Mahasiswa Islam Merupakan Elemen Sosial.
Suara Umat Islam Mulai Terabaikan.
Depolitisasi Kampus Memandulkan Peran Mahasiswa.

Waktu Kelahiran

KAMMI muncul sebagai salah satu kekuatan alternatif Mahasiswa yang berbasis mahasiswa Muslim dengan mengambil momentum pada pelaksanaan Forum Silahturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK) X seindonesia yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang. Acara ini dihadiri oleh 59 LDK yang berafiliasi dari 63 kampus (PTN-PTS) diseluruh Indonesia . Jumlah peserta keseluruhan kurang lebih 200 orang yang notabenenya para aktifis dakwah kampus. KAMMI lahir para ahad tanggal 29 April 1998 PK.13.00 wib atau bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1418 H yang dituangkan dalam naskah Deklarasi Malang .

Pemilihan Nama

Pemilihan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang kemudian disingkat KAMMI mengandung makna atau memiliki konsekwensi pada beberapa hal yaitu :

* KAMMI adalah sebuah kekuatan terorganisir yang menghimpun berbagai elemen Mahasiswa.
* Muslim baik perorangan maupun lembaga yang sepakat bekerja dalam format bersama KAMMI.
* KAMMI adalah sebuah gerakan yang berorientasi kepada aksi real dan sistematis yang dilandasi gagasan konsepsional yang matang mengenai reformasi dan pembentukan masyarakat Islami (berperadaban).
* Kekuatan inti KAMMI adalah kalangan mahasiswa pada berbagai stratanya yang memiliki komitmen perjuangan keislaman dan kebangsaan yang jelas dan benar.
* Visi gerakan KAMMI dilandasi pemahaman akan realitas bangsa Indonesia dengan berbagai kemajemukannya, sehingga KAMMI akan bekerja untuk kebaikan dan kemajuan bersama rakyat, bangsa dan tanah air Indonesia.

Perjalanan kepengurusan

Kepengurusan pertama adalah periode Fahri Hamzah, yakni sejak Deklarasi sampai Muktamar I di Bekasi pada bulan November 1998. Periode ini memfokuskan aktivitasnya kepada aktualisasi jaringan nasional untuk mengambil peran historis secara heroik dalam proses reformasi di Indonesia, yakni dengan menggiatkan aksi secara simultan, merata, kontinyu, dan menegaskan komitmen reformasi yang jelas. Periode ini adalah masa launching ke hadapan publik dan positioning awal KAMMI sebagai elemen gerakan mahasiswa yang diharap selalu mengambil peran terdepan dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Periode kedua adalah masa Fitra Arsil, yang terpilih untuk menggantikan akh Fahri dalam Muktamar I dan menjalankan amanah sampai Muktamar II di Yogyakarta pada bulan November 2000. Periode ini memiliki tugas untuk secara serius menata infrastruktur organisasi KAMMI yang establish dan merancang sistem kaderisasi KAMMI yang lebih terstruktur. Juga melakukan berbagai aksi sosial dan kemanusiaan untuk ikut mengatasi beban rakyat yang ditimbulkan oleh krisis berkepanjangan.

Periode ketiga adalah masa Andi Rahmat yang terpilih dalam Muktamar II KAMMI di Yogyakarta dan direncanakan menjabat sampai tahun 2002. Periode ini menekankan pentingnya positioning strategis KAMMI di tengah pluralitas gerakan yang ingin mewarnai proses transisi di Indonesia. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, akh Andi Rahmat menyatakan mundur dari jabatannya pada bulan Maret 2001.

Menyikapi hal tersebut, Badan Permusyawaratan (BP) KAMMI Pusat berinisiatif untuk menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa (MLB) KAMMI di Bandung pada tanggal 20-22 April 2001. Muktamar tersebut memutuskan untuk merubah sistem kepemimpinan terpusat menjadi sistem kepemimpinan kolektif, yang akhirnya memilih sembilan orang sebagai anggota Pimpinan Pusat (PP) KAMMI, yakni: Akbar Zulfakar (Ketua Umum); Purwoko Kurniawan (Ketua Kaderisasi); M.Badaruddin (Ketua Kastrat); Elvis Bakri (Ketua Teritorial/KT I); Ach. Fauzi I. (KT-II);Supriyadi (KT-III); Hermawan (KT-IV); Suparmono (KT-V); dan Yusran (KT-VI).

Muktamar III Lampung tanggal 1-9 September 2002 memutuskan untuk memilih M. Hermawan, S.Si sebagai Ketua Umum dan Fahmi Rusdi, LC sebagai Sekretaris Jendral, juga dipilih anggota Pimpinan Pusat (PP) KAMMI, yakni Marwansyah (Ketua Teritorial/KT I); Febriansyah (KT-II); Yuli Widi Astono (KT-III); Teguh, ST (KT-IV);Imron Rosyadi (KT-V); dan M. Dwi Tanjuri(KT-VI), Jauhari (KT-VII).

Muktamar IV Samarinda tahun 2004 memutuskan Yuli Widi Astono sebagai ketua umum dan Febriansyah,S.TP sebagai sekjen KAMMI Pusat periode 2004-2006. Sedangkan Muktamar V tahun 2006 di Palembang memilih Taufik Amrullah, S.T, M.E dan Rahmantoha sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal KAMMI Pusat periode 2006-2008.

Read More

AUDIENSI KAMMI BOGOR

Rabu. 06 Juli 2011, 13:00 WIB

AUDIENSI KAMMI dengan DPRD KOTA BOGOR

BOGOR-Gedung DPRD, Para kader KAMMI daerah BOGOR mengadakan audiensi dengan para komisi A anggota DPRD membahas masalah yang terkait dengan kondisi kota BOGOR saat ini. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh para kader KAMMI kepada komisi A DPRD,yaitu diantaranya :

1.    Terkait masalah anggaran pendidikan (BOS).

2.    Masalah kota Bogor dengan kesinergisannya dengan kota halal.

3.    Kemacetan yang ada dikota BOGOR.

4.    Kontroling sistem transportasi,DPAM, dan pengolahan pasar.

5.    Kemiskinan.

6.    Tindakan anarkis oleh SATPOL-PP terhadap pekerja kaki lima

7.    Riba yang terjadi (pinjaman bank yang ditawarkan) bank keliling.

Bogor merupakan kota beriman atau disebut dengan kota halal, halal disini tidak hanya halal dalam makanan dan minuman saja namun halal dalam perbuatan dan perilaku juga, terlihat dikota ini pada malam hari masih banyak para pemuda-pemudi berkeliaran dimalam hari, tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya, dimana sangat tidak menunjukkan kota halal ini sendiri, pihak komisi A (Keamanan) DPRD sendiri sudah berupaya menutup tempat hiburan malam dan memantau tempat-tempat yang tidak wajar lainnya agar tidak terjadi hal yang seperti ini.berlari dari kota halal kota bogor juga sudah terkenal dengan kemacetan lalu lintas yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat pada umumnya. Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi kemacetan tersebut, masalah ini belum dibahas dengan detail oleh pihak DPRD dikarenakan saat audiensi komisi yang memegang masalah pembangunan tidak hadir yaitu komisi C ( Pembangunan) .Begitu pula dengan masalah bank keliling, kemiskinan, pengolahan pasar, DPAM.Sempat dibahas masalah Pendidikan yang di pegang oleh komisi D ( Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan ) ,pendidikan di Indonesia dinilai GAGAL, padahal terdapat anggaran pendidikan yang diberikan namun aplikasinya dapat dilihat di SD 4 cimahpar Bogor utara,kondisinya sangat memprihatinkan.Infrastruktur yang belum memadai dan masih banyak yang kekurangan dana.pemerintah saat ini hanya mementingkan masalah sertifikasi guru yang menelan biaya 18 triliun, namun masalah murid-muridnya terlantar tak terurus.kemiskinan semakin meraja lela yang menyebabkan banyak para pekerja kaki lima yang mengandalakan berjualan hanya untuk bertahan hidup,namun para pekerja kaki lima selalu mendapatkan tindakan anarkis dari SATPOL-PP.komisi A (Keamanan) menerangkan bahwa sebelumnya pekerja kaki lima telah mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu namun pekerja kaki lima tersebut tidak mendengarkan atau mereka tidak mau pindah dari tempatnya,hal itulah yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Sebenarnya pemerintah telah menyediakan tempat khusus untuk para pedagang dipasar namun karena banyak hal atau alasan tersendiri pedagang tersebut tidak mau pindah ke tempat khusus tersebut. Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya kemacetan, ujar salah satu anggota komisi A (Keamanan).

MUSLIM NEGARAWAN

Read More

Pernyataan Sikap

KAMMI © BOGOR

PERNYATAAN SIKAP KAMMI Komisariat AKA (KAMMI BIRU)

 Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

                                                                                                 

BIROKRASI MENGHAMBAT PENDIDIKAN KERAKYATAN

Masih ingatkah dengan pernyataan dibawah ini?

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Itu adalah tujuan nasional bangsa kita yang tertuang dalam UUD 1945 alinea ke empat. Terlepas dari itu semua maka dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia dengan tulus melindungi negara tanah air dan seluruh warga negara indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Selain itu negara kita menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya. Di samping itu negara indonesia turut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia untuk kepentingan bersama serta tunduk pada perserikatan bangsa-bangsa atau disingkat PBB.

Tetapi ironi melihat itu semua, upaya dalam mewujudkan tujuan nasional khususnya ‘Mencerdaskan kehidupan bangsa” hanyalah politik lipstik alias politik bualan dan angan-angan. Bagaimana tidak, seminar pendidikan dengan tema "Reformasi Pendidikan Indonesia Menuju Pendidikan Kerakyatan" di UNJ pada tanggal 22 Juni 2011 telah menguak kebusukan-kebusukan para politisi yang mengakunya birokrat yang tega memakan dana pendidikan untuk rakyat miskin mulai dari Dana BOS, Dana Alokasi Umum (DAU) dan bahkan sertifikasi guru-pun ikut dimakan.

Kasusnya masih hangat ketika seluruh wali murid SDN 03 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat melakukan unjuk rasa didepan kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kantor Gubernur Rabu(8/6), para wali murid menuntut Kepala Sekolah SDN 03 untuk mundur dari jabatannya setelah menggelapkan Dana BOS dan ATK sebesar 79,8 Juta. Itu adalah sebagian kecil dari sebuah kasus dinegeri ini, dan lebih menyedihkan lagi Education for All (EFA) Global Monitroring Report  2011 yang dikeluarkan UNESCO menyatakan peringkat pendidikan Indonesia turun menjadi peringkat 69 dunia yang sebelumnya peringkat 65. Ini tidak sejalan dengan Pemerintah Pusat yang telah  mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari APBN khusus untuk pendidikan. Berbagai kebijakan untuk mendukungnya juga telah dibuat, mulai dari perangkat yuridis, seperti Undang-Undang Guru dan Dosen, hingga kebijakan operasional seperti sertifikasi guru, PLPG, Program Pendidikan Guru (PPG), Duel Mode, Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Ujian Nasional dsb. Semua kebijakan tersebut hakikatnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Tetapi realisasinya belum terlihat, kita tengok saja daerah sisi Kota Bogor. Sebuah SD di Bogor Utara sudah tidak layak pakai padahal Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah berdalih menyerahkan dana ke seluruh sekolah yang layak, termasuk dana BOS untuk infrastruktur dll. Bahkan Lukman Hakim dari Pattiro Institute mengatakan “hanya 60-70% saja penyaluran dana BOS sukses”. Mengejutkan memang ditengah para kader-kader bangsa yang telah mengharumkan namanya di Luar Negeri dengan memperoleh sekian banyak medali emas untuk Indonesia dibidang pendidikan tetapi justru telah tertutupi dengan masalah para birokrat yang menikmati manfaatnya otonomi pendidikan. Jangankan infrastruktur yang menunjang penidikan kurikulum bahkan pendidikan berbasis moral-pun sudah tidak dimasuki di sekolah-sekolah khususnya dikota Bogor. Maka dari itu tidaklah heran ketika angka kriminalitas dan tawuran yang dilakukan pelajar Kota Bogor semakin meningkat.

Oleh karena itu KAMMI Komisariat AKA mendesak kepada Pemerintah Kota Bogor agar:

1.      Meningkatkan pengawasan dana pendidikan 20% APBN untuk daerah Bogor, terutama pengawasan intensif dan komprehensif terhadap dana BOS

2.      Membuat PERDA tentang pendidikan berbasis moral

3.      Mempertegas fungsi dana BOS untuk operasional bukan untuk gaji guru honorer, pengembangan sumber daya, dll.

4.      Mempertegas Oknum-Oknum yang melakukan penyelewengan dana pendidikan

5.      Melakukan Invansi dadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor ke daerah-daerah terpencil khususnya sisi Kota Bogor.

Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Bogor! 

Bogor, 22 Juni 2011

Ketua Umum KAMMI Komisariat AKA

Doni Novrizal

Supported by:

LDK KMA & PD KAMMI

Read More

KAMMI dan Perubahan

"Segala sesuatu akan berubah kecuali perubahan itu sendiri"

KAMMI sebagai salah satu organisasi pergerakan memiliki aksioma terhadap perubahan yang ada, terutama perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial adalah suatu perubahan terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat yang meliputi bidang ekomomi, politik, sosial dan budaya.

Semenjak 12 tahun lebih KAMMI berdiri, KAMMI selalu mengiringi perubahan-perubahan dalam sistem kemsyarakatan Indonesia. KAMMI sebagai organisasi masyarakat dan kepemudaan memosisikan KAMMI pada peran penting dalam masyarakat. Pemuda adalah penggerak setiap perubahan yang terjadi (revolusi dan reformasi), sehingga para pemuda yang notabene kader KAMMI selalu berupaya menjadikan perubahan sosial kepada yang lebih baik dengan solusi-solusi Islam yang ditawarkannya.

Seiring perjalanan perjuangan yang panjang itu KAMMI pun berusaha beradaptasi agar mampu menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satu perubahan itu terlihat dari gerakan aksi yang merupakan ciri khas KAMMI. Dulu, KAMMI identik dengan aksi jalanan dengan tebaran panji-panji dan teriak takbir. Tapi, saat ini KAMMI merubah tipe aksinya kepada aksi intelektual baik dengan tulisan maupun media lain dengan menghasilkan karya nyata.

Kepada Kader KAMMI, teruslah bergerak agar engkau tak tergantikan oleh generasi yang baru. Siaplah untuk berubah agar engkau mampu membawa perubahan dan kejayaan Islam.

Allahuakbar.


Supriyadi
Kepala Departmen Sosial-Politik
KAMMI Biru

Read More